Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji kampanye terbesar Presiden Prabowo: makan bergizi setiap hari untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anggarannya melonjak dari Rp171 triliun (2025) menjadi Rp335 triliun (2026), menjadikannya salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pertanyaannya: apakah program ini berjalan seperti yang dijanjikan, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Laporan Riset Porec 01/2026 menjawab pertanyaan itu langsung dari suara warga. Survei nasional daring pada Maret 2026, sekitar 14 bulan setelah program berjalan, menjangkau 1.168 responden. Sebanyak 80,4% di antaranya adalah penerima MBG atau keluarganya, sehingga jawaban mereka berangkat dari pengalaman langsung, bukan sekadar opini.
Temuan utama: krisis kepercayaan yang struktural
- 87% responden menilai MBG rawan dikorupsi.
- 88,5% menilai manfaat program lebih banyak mengalir ke elite atau pejabat politik (44,5%) dan pengelola atau mitra SPPG (44,0%). Hanya 6,5% yang menilai anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
- 79% percaya kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum pengelola.
- 76% merasa makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran Rp8.000–10.000 per porsi.
- Hanya 1 dari 5 responden yang masih mendukung MBG dilanjutkan dalam bentuknya saat ini.
Semakin bulan semakin mengenaskan menunya. Tapi kalau protes, tidak ada yang mau dengar.
Responden, ASN/PNS
Yang ditolak warga bukan gagasan program gizi untuk anak, melainkan arsitektur institusional MBG saat ini: kebijakan yang top-down, model SPPG yang bertumpu pada jaringan politik, anggaran yang tertutup, dan absennya mekanisme akuntabilitas. Laporan ini memetakan dua lapis persoalan yang saling menguatkan, yaitu krisis tata kelola (partisipasi semu, ketertutupan anggaran, pengawasan tumpul) dan masalah struktural relasi kekuasaan yang membuka ruang praktik rente.
Warga tidak tinggal diam
Dari responden yang menyatakan sikap, 97,8% memilih bertindak dan hanya 2,2% yang pasrah. Aksi kolektif seperti petisi, advokasi, dan diskusi warga menjadi pilihan terbesar (31,1%), disusul menyuarakan lewat media sosial (29,4%) dan kanal resmi pemerintah atau sekolah (27,9%).
Rekomendasi kebijakan
- Hentikan sementara dan evaluasi menyeluruh oleh konsorsium independen (peneliti, ahli gizi, masyarakat sipil), bukan oleh BGN selaku pelaksana.
- Ganti model SPPG berbasis jaringan politik dengan tata kelola komunitas dan koperasi. Sebanyak 93% responden mendukung pengelolaan oleh komunitas atau koperasi, dan 90% menolak keterlibatan militer, polisi, dan elite politik.
- Ubah menjadi program bertarget yang memprioritaskan daerah 3T, kantong kemiskinan, dan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi.
- Libatkan ahli gizi secara struktural, dengan kewenangan formal dalam penetapan dan pengawasan standar menu.
- Bangun kanal pengaduan independen yang aman, anonim bila diminta, dan menjamin pelapor dari pembalasan.
Unduh laporan lengkap
Pengutipan: Novianto, A., Zega, S. E. N., Airlangga, S. A., & Atmojo, D. P. (2026). Siapa yang diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis? Persepsi publik, krisis kepercayaan, dan persoalan tata kelola MBG. Laporan Riset Porec 01/2026. Policy Research Center (Porec). DOI: 10.13140/RG.2.2.30807.84646. Lihat di ResearchGate.
Tentang para penulis

Arif Novianto adalah Direktur Policy Research Center (Porec) dan dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Magelang. Fokus kajiannya meliputi kebijakan ketenagakerjaan, gerakan pekerja, kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, dan ekonomi digital. Buku terbarunya, Cheap Labour Regime…
Lihat profil →
Nolinia Zega adalah peneliti di Policy Research Center (Porec). Ia adalah alumni Magister Administrasi Publik (MAP), Fisipol Universitas Gadjah Mada.
Lihat profil →
Sinergy Aditya Airlangga adalah dosen di Departemen Politik, Universitas Brawijaya. Ia fokus mengkaji hubungan antara kebijakan pembangunan, tata kelola, dan dinamika ekonomi politik. Karya-karyanya membahas akumulasi kapital, perubahan agraria, relasi kelas dan pekerja, pembangunan infrastruktur, serta dampak sosial-ekologis…
Lihat profil →
Danang Puji Atmojo adalah peneliti di Policy Research Center (Porec). Latar belakang pendidikannya adalah S1 Ilmu Politik dari Universitas Negeri Semarang dan Magister Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada. Minat risetnya mencakup politik masyarakat sipil, gerakan sosial,…
Lihat profil →Tulisan terkait









