
Oleh Anindya Dessi Wulansari dan Arif NoviantoBerapa sebenarnya kebutuhan hidup seorang pekerja di Indonesia, dan apakah upah minimum mampu menutupinya? Policy paper perdana Policy Research Center (Porec) menjawab pertanyaan itu langsung dari catatan pengeluaran pekerja. Hasilnya menunjukkan jurang yang lebar antara angka upah minimum dan kebutuhan riil rumah tangga pekerja.
Kajian ini berangkat dari survei terhadap 734 pekerja dari berbagai sektor. Alih-alih bertumpu pada rumus makro, survei ini memetakan ke mana saja upah pekerja habis setiap bulan: pangan, tempat tinggal, transportasi, cicilan, hingga tanggungan keluarga.
Temuan utama
- 79% pendapatan habis untuk kebutuhan fisik paling dasar: pangan, tempat tinggal, dan transportasi.
- Sekitar 28% pendapatan dipakai membayar utang atau cicilan. Jika dijumlahkan, pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan cicilan mencapai 107% pendapatan: pekerja hidup dengan defisit.
- 54,6% pekerja memiliki cicilan atau utang, dan 49,2% harus mengambil pekerjaan tambahan agar kebutuhan rumah tangga tercukupi.
- Hanya sekitar 10% pekerja yang hidup sendiri. Sisanya menanggung rata-rata tiga anggota keluarga, tanpa dukungan perlindungan sosial yang memadai.
Temuan ini memperlihatkan bahwa pergeseran formal dari paradigma “kebutuhan fisik minimum” ke “kebutuhan hidup layak” belum menyentuh kesejahteraan pekerja secara nyata. Pasca UU Cipta Kerja, upah minimum ditetapkan dengan rumus berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin terlepas dari realitas konsumsi pekerja dan konteks lokal.
Tanpa pembenahan struktural, upah minimum akan tetap menjadi sekadar angka administratif yang tidak mampu menjamin kehidupan yang layak bagi jutaan pekerja di Indonesia.
POREC Policy Papers No. 01/2025
Rekomendasi kebijakan
- Reformulasi kebijakan upah minimum menuju model tripartit yang demokratis dan berbasis living wage, yaitu upah yang cukup untuk pekerja dan keluarganya.
- Integrasi kebijakan upah dengan sistem perlindungan sosial universal, agar beban pendidikan, kesehatan, dan tanggungan keluarga tidak sepenuhnya dipikul oleh upah.
- Hubungan industrial yang demokratis melalui penguatan dialog sosial dan demokratisasi di tempat kerja.
Unduh policy paper lengkap
Dokumen lengkap (39 halaman) memuat metodologi, profil responden, rincian struktur pengeluaran pekerja, serta argumen kebijakan secara utuh.
Pengutipan: Wulansari, A. D., & Novianto, A. (2025). Kesenjangan antara Upah dan Kebutuhan Riil: Survei Alokasi Pengeluaran Pekerja sebagai Dasar Peninjauan Upah Layak. POREC Policy Papers No. 01/2025. Policy Research Center (Porec). Lihat di ResearchGate.
Tentang para penulis

Anindya Dessi Wulansari adalah dosen di Universitas Tidar dan peneliti dengan latar kajian administrasi publik. Minat risetnya mencakup studi perburuhan, hubungan industrial, ekonomi gig, kebijakan upah, dan tata kelola digital dengan perspektif ekonomi politik kritis. Ia juga menaruh…
Lihat profil →
Arif Novianto adalah Direktur Policy Research Center (Porec) dan dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Magelang. Fokus kajiannya meliputi kebijakan ketenagakerjaan, gerakan pekerja, kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, dan ekonomi digital. Buku terbarunya, Cheap Labour Regime…
Lihat profil →Tulisan terkait





